Insiden Pelabuhan Sape, Bukti Negara Gagal Melindungi Rakyatnya

Represifitas aparat dan tindakan In-humane di sektor energi kembali terjadi. Hampir tidak ada tambang besar di republik  ini (Freeport, Newmont dan lain-lain) yang tidak dilanda problem sosial.

Akar masalah sosial dan peristiwa berdarah di pelabuhan Sape Bima NTB tidak jauh berbeda dengan problem sosial yang melanda dan terjadi di PT. Freeport Indonesia.  Penyelesaian kasus sosial tambang yang terjadi di Bima NTB dan lain-lain harus direspon dalam kontek penyelesaian tambang secara nasional, tidak bisa diselesaikan dari kasus perkasus.

Mengenai kasus sosial tambang yang terus terjadi berulang-ulang dan merenggut nyawa masyarakat sekitar areal tambang menjadi bukti bahwa SOP dan tindakan aparat sudah kebablasan. Sikap “in-humane” aparat dalam merespon kasus demi kasus yang terjadi di areal pertambangan menunjukkan bahwa represifitas aparat tidak lain adalah bentuk “feodalisme” disektor energi kembali berlaku.

Banyaknya kasus kekerasan (sosial pertambangan) yang terjadi antara perusahaan tambang dan masyarakat sipil, maka kami mengutuk tindakan represif aparat dan mendesak kepada pemerintah agar melakukan moratorium izin pembukaan tambang hingga kasus sosial pertambangan dapat diselesaikan secara nasional.

Penutupan izin pembukaan tambang, atau perusahaan-perusahan tambang nakal yang mengakibatkan terjadinya kasus kekerasan sosial dan kerusakan lingkungan mendesak dan harus segera dilakukan. Insiden kekerasan dan sikap “in-humane” aparat seperti yang terjadi di Pelabuhan Sape Bima NTB jelas akan menjadi bom waktu jika pemerintah tidak sigap dalam merespon kasus-kasus sosial pertambangan yang terjadi.

Kita tidak anti dengan kegiatan apapun, apalagi jika kegiatan tersebut yang memiliki dampak positif terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat, bahkan kegiatan pertambangan sekalipun. Akan tetapi kami tidak bisa membiarkan pola kerja birokrasi atau aparat yang korup, represif, feodal, hukum yang lemah dan UU pertambangan yang penuh rekayasa dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, penghentian sementara pembukaan izin pertambangan atau perusahaan tambang nakal mendesak dan harus segera dilakukan. 

 

Minggu, 25 Desember 2011